Komisi VI DPR Apresiasi Program IKM Kemenperin

23-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu. Foto: Odjie/od

 

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian disampaikan bahwa berdasarkan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2018 dari Badan Anggaran DPR RI, Pagu Anggaran RKA-KL Kementerian Perindustrian tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.2,827 triliun rupiah.

 

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian atas prioritas terhadap program industri kecil dan menengah (IKM).

 

“Saya mengapresiasi kebijakan Kementerian Perindustrian yang memprioritaskan program industri kecil dan menengah. Program industri kecil dan menengah mendapat alokasi yang cukup besar dibanding dengan program-program yang lain,” ujar Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

 

Iskandar menyatakan bahwa program yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian itu sangat tepat, karena program itu merupakan program yang ditunggu oleh masyarakat bawah.

 

“Program IKM adalah program yang ditunggu oleh masyarakat bawah, jadi kami berharap ke depannya program IKM tetap mendapat prioritas,” ucapnya.

 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri, Ada sepuluh Poli Tehnik Industri yang dipilih dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi, lanjut Iskandar. Oleh karenanya ia ingin mengetahui parameter apa yang digunakan dalam pemilihan 10 Poli Tehnik Industri tersebut.

 

“Kita kan banyak memiliki Poli Tehnik Industri, lalu parameternya seperti apa yang digunakan dalam pemilihan 10 poli tehnik industri itu,” pungkasnya. (dep,mp).

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...